Politik

Nilai Perda Tembakau tak Berpihak Petani, PMII Demo Kantor DPRD

Indonesiapeduli.com | Minggu, 06 Oktober 2013 - 22:32:37 WIB | dibaca: 271 pembaca

Hadi- Indonesiapeduli.com

Pamekasan- Massa aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan mendatangi kantor dewan setempat, Rabu (2/10). Mereka mencium adanya indikasi peraturan daerah (Perda) tembakau tidak lepas dari pesanan kapitalis, semisal pabrikan dan Greder.


Perda yang dimaksud ialah Nomor 6 Tahun 2008. Isi Perda tersebut dinilai sangat merugikan para petani. Hanya menguntungkan pemilik modal, pabrikan dan greder. Perda tersebut mengesahkan dan membenarkan secara hukum, bahwa pihak pembeli, gudang, dan perwakilan pabrikan mengambil tembakau petani maksimal 1 kg dengan alasan sample.


“Bahkan, di lapangan, ada pabrikan yang mengambil lebih dari jatah maksimal tersebut. Bukankah ini merupakan eksploitasi pihak pembeli kepada petani yang disahkan oleh Perda,” kata Ahmad Sidik, Ketua Umum PMII Pamekasan, dalam orasinya.


Jika dikalkulasi, terangnya, pengambilan sampel 1 kg yang dibenarkan melalui Perda tersebut, bisa menghasilkan 4.500 ton tembakau dari semua petani se-Kabupaten Pamekasan. Didik, panggilan Ahmad Sidik, beserta sahabat-sahabat PMII curiga adanya main mata antara wakil rakyat dengan pemilik kapital.


“Dan jika dirupiahkan dengan harga rata-rata Rp 30.000, maka mencapai Rp 13,5 miliar per musim. Para petani membantu pengusaha tembakau Pamekasan tiap tahunnya melalui 176 gudang yang tersebar dengan serapan 20.000 ton tembakau. Hasil tersebut adalah tiap tahunnya. Dan ini tidak disadari oleh petani lantaran wakilnya di DPRD Pamekasan bungkam,” kecam Moh Elman, korlap PMII lainnya.


Sementara itu, tambahnya, perwakilan pabrikan atau ranting atau Greder ketika mengirim sampel ke pabrik, beratnya tidak sampai 1 kg, melainkan kurang dari 2 ton. Persoalan lain yang belum ada pada Perda Nomor 6 Tahun 2008, ialah belum adanya kepastian tentang standar kualitas tembakau dan pengaturan standar harga tembakau.


“Sehingga, seringkali terjadi perbedaan klaim harga di antara petani dan pabrikan. Soal perbedaan standar kualitas, akhirnya kerap dijadikan alasan untuk mempermainkan harga. Parahnya, wakil rakyat di DPRD Pamekasan doyan diam atau bungkam,” kecam Elman.


Selain itu, massa PMII juga menilai, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang tata niaga tembakau juga belum mampu menjadikan petani sebagai subjek yang bisa menentukan harga sendiri dari tembakau yang mereka miliki.


“Justru greder yang menentukan harganya. Nilai tawar petani tembakau jauh panggang dari api. Pemerintah, terbilang sukses bikin petani sengsara dengan kehadiran Perda yang oleh DPRD Pamekasan dibikin tidak pro-petani,” tekannya.


Sembari mendengungkan kecaman atas kinerja wakil rakyat yang dirasa belum merakyat, massa PMII memulai aksinya dari monumen Arek Lancor. Ada yang berjalan kaki, dan tak sedikit yang mengendarai sepeda motor. Mereka melangkah pasti, meluruk Gedung Dewan di Jalan Kabupaten.


Setibanya di Gedung Dewan, mereka sudah dihadapkan dengan pagar betis yang dibangun oleh aparat kepolisian. Setelah berorasi, akhirnya mereka ditemui oleh Halili selaku Ketua Dewan dan Hosnan Ahmad selaku Ketua Komisi B DPRD Pamekasan.


Menanggapi tuntutan massa PMII, Halili menyatakan akan menindaklanjutinya. Segala tuntutan yang didengungkan Sidik dan sahabat-sahabat akan dikaji lebih jauh. Manakala nantinya dipandang perlu melakukan kajian, pihaknya menyatakan akan mengundang dan melibatkan massa PMII untuk mendalami sekaligus meretas jalan keluar dari persoalan.


Terkait dengan penentuan standar kualitas tembakau yang juga menjadi poin tuntutan massa PMII, pihak dewan menyatakan tidak bisa memenuhinya. “Sebab, Kabupaten Pamekasan tidak memiliki alat untuk mengetes itu kualitas tembakau,” tegas Hosnan Ahmadi.


Untuk diketahui, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di antara tiga kabupaten lainnya di Madura. Dengan luas lahan produktif, untuk tanaman tembakau yang mencapai sekitar 32.000 hektar, bisa menghasilkan hasil panen kurang lebih 22.000 ton tembakau kering tiap tahunnya.


Dalam sejarahnya, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui pengesahan di DPRD Pamekasan, sudah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Tata Niaga Tembakau dengan tujuan melindungi para petani dari eksploitasi dan monopoli parikan dan greder.


Sebut saja Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang penatausahaan tembakau, Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang izin pembelian tembakau dan izin pendirian gudang. Kendati demikian, Perda-perda tersebut dirasa kurang efektif dan belum membela para petani tembakau. Sehingga, lahir lah Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang kini kembali disoal oleh banyak kalangan. (Hadi)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)